Author: Harsanto Nursadi
Publisher: Badan Penerbit FHUI
ISBN:
Size: 23.51 MB
Format: PDF, ePub
View: 6592
Get Books
Buku Hukum Administrasi Negara (HAN) Sektoral bertujuan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Language: id
Pages: 314
Pages: 314
Buku Hukum Administrasi Negara (HAN) Sektoral bertujuan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Language: id
Pages: 304
Pages: 304
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis Hukum Administrasi Negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechtstaat, namun, dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of law. Substansi bukum ini memadukan konsep-konep Hukum Administrasi Negara baik yang berkembang di atas fondasi rechtstaat di Eropa maupun di atas fondasi rule of law di Anglo Saxon.
Language: id
Pages: 240
Pages: 240
Cita-cita negara hukum Indonesia merupakan cita-cita yang terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia. Sebagai gagasan ia disambut dengan antusias dan dibahas dalam sidang-sidang rapat Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun l945. Konstitusi dan praktik ketatanegaraan pada awal kemerdekaan sampai tahun l957 mencerminkan dianutnya konsep negara hukum yang demokratis. Namun, sesudah itu ia tenggelam dalam arus ideologi patrimonialisme Demokrasi Terpimpin. Rezim demokrasi Terpimpin yang otoritarian itu berusaha mengubur habis gagasan dan konsep negara hukum, dengan memberikan tafsir otoritarinistik UUD l945 sebagai dasar untuk mengabsahkan praktik ketatanegaraan yang sesungguhnya menyimpangi konstitusi tersebut. Namun, cita negara hukum yang demokratis itu tetap hidup dalam hati dan pikiran para penentang demokrasi Terpimpin. Maka ketika rezim demokrasi Terpimpin ambruk seketika itu pula para mahasiswa, intelektual, golongan profesi, dan masyarakat politik Indonesia menggemakan kembali gagasan dan konsep negara hukum.
Language: id
Pages: 413
Pages: 413
Language: id
Pages: 104
Pages: 104
English and Indonesian versions bound together back-to-back and inverted.
Language: en
Pages:
Pages:
Language: id
Pages: 712
Pages: 712
Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Language: en
Pages:
Pages:
Language: id
Pages:
Pages:
Language: id
Pages: 331
Pages: 331
Books about Sistem administrasi negara Republik Indonesia